Akreditasi program studi perguruan tinggi negeri dan swasta yang menjadi wewenang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) tidak berjalan mulus. Keterbatasan asesor BAN PT sehingga proses akreditasi ribuan program studi menjadi terhambat. Jika selama ini akreditasi hanya dilakukan BAN PT, maka ke depannya akreditasi program studi akan dilakukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Sementara BAN PT hanya berwenang untuk mengakreditasi lembaga (perguruan tingginya). Hal itu disampaikan Ketua BAN PT Prof. Dr. Mansyur Ramli, SE, MS dalam seminar “Menyongsong Perubahan Sistem Akreditasi PT di Indonesia” di Universitas Narotama, Rabu 20 Maret 2013. Acara ini merupakan kerjasama APTISI KOMISARIAT 1 Jawa Timur dengan Universitas Narotama. Menurut Mansyur Ramli, kewenangan LAM ini diatur dalam BAB III Pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2012 serta Pasal 86 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. LAM ini didirikan oleh masyarakat, dalam hal ini asosiasi atau himpunan seperti Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) atau Asosiasi Pendidikan. Sementara itu, Wakil Ketua Aptisi Pusat Dr. Ir. Budi Djatmiko, M.Si mengatakan bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan wewenang pembentukan LAM, Aptisi langsung membentuk tim untuk menyiapkan instrumennya. LAM-Aptisi sudah siap menyelenggarakan akreditasi, tinggal menunggu keputusan Mendikbud terkait juknisnya. Budi Djatmiko menegaskan, jika mekanisme di BAN PT menggunakan hard copy dan harus mengirimkan borang sebelum diakreditasi, maka di LAM milik Aptisi, hal itu tidak perlu dilakukan karena memakai sistem online. Semua data bisa dimasukkan, termasuk dokumen-dokumen foto bisa diupload semuanya dan tidak menunggu waktu lama. [ger] Foto: Prof. Mansyur Ramli (kiri), Dr. Budi Djatmiko, dan Rusdianto (moderator) dalam seminar Menyongsong Perubahan Sistem Akreditasi PT di Indonesia di Universitas Narotama, Rabu (20/3).